Demokrasi Indonesia artinya bagi-bagi kekuasaan elite
Wahyu Romadhony
http://www.primaironline.com/berita/politik/demokrasi-indonesia-artinya-bagi-bagi-kekuasaan-elite
Munas Golkar (Portaltiga/Primair)
Berita Terkait
Ketua MK: Politik kita sekarang oli...
10 tahun demokrasi hanya memakmurka...
Buyung: Forum Rektor membuat bisika...
Kupang - Serangkaian pemilihan umum yang telah diselenggarakan di Indonesia sebagai perwujudan sebuah demokrasi dinilai belum maksimal dan masih berjalan di tempat.
"Hal ini terjadi karena demokrasi masih bertumpu pada tingkat elite," kata pengamat hukum dan politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nicolaus Pira Bunga SH MHum di Kupang, Minggu (11/10).
Mantan pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana Kupang itu mengemukakan pandangannya tersebut, berkaitan dengan terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR RI, serta perjalanan pemilu di Indonesia sebagai rangkaian sebuah gerbong demokrasi.
Ia menilai, terpilihnya Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR RI menunjukkan bahwa proses demokrasi yang berjalan pada pemilu lalu, hanya bermuara pada satu konsep, bagi-bagi kekuasaan di antara elite partai politik.
Ia menambahkan, terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, telah memberi isyarat kuat bahwa kontrol parlemen dari partai berlambang pohon beringin itu akan melemah terhadap eksistensi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Jika saja konstelasi politik dalam tubuh Partai Golkar berpihak pada sosok Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekalipun, tidak akan membawa perubahan dalam sistem demokrasi di Indonesia, sekalipun kelompok ini akan mengambil sikap sebagai oposisi," katanya.
Menurut Pira Bunga, semangat oposisi di Indonesia belum menunjukkan greget seperti di negara-negara barat, karena Indonesia adalah warga bangsa yang majemuk sehingga melakukan sebuah kontrol secara total terhadap pemerintahan ibarat jauh panggang dari api.
"Dengan melihat fenomena politik yang berkembang belakangan ini, saya melihat kita (Indonesia) belum menjadi sebuah negara demokrasi. Demokrasi kita masih berjalan di tempat, karena hanya bertumpu pada tingkat elite," katanya.
Di sisi lain, legislator yang diharapkan menjadi sosok wakil rakyat pun masih jauh dari harapan sebagai akibat dari lemahnya pendidikan politik rakyat untuk memilih seorang wakilnya yang kredibel.
"Ini kelemahan utama dari partai politik yang tidak menyiapkan kadernya secara baik sehingga hanya memproduksi wakil rakyat dengan tingkat kemampuan yang masih memprihatinkan," katanya.
Model wakil rakyat dengan tingkat kemampuan yang sangat terbatas itu, tambahnya, pada saatnya nanti hanya memperjuangkan kepentingan dan kelompoknya semata, dengan tidak peduli terhadap rakyat yang telah memilihnya.
"Rakyat hanya jadi komoditi politik semata saat tibanya musim pemilu, dan rakyat pun tidak sadar akan hal itu karena lemahnya pendidikan politik yang diberikan parpol kepada rakyatnya sendiri," kata Pira Bunga.
Dengan melihat fenomena politik tersebut, ia berpendapat, Indonesia masih butuh waktu yang panjang dalam menata sistem demokrasinya menuju sebuah negara demokrasi yang bermartabat di kawasan Asia dan dunia internasional.
"Hal ini terjadi karena demokrasi masih bertumpu pada tingkat elite," kata pengamat hukum dan politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nicolaus Pira Bunga SH MHum di Kupang, Minggu (11/10).
Mantan pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana Kupang itu mengemukakan pandangannya tersebut, berkaitan dengan terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR RI, serta perjalanan pemilu di Indonesia sebagai rangkaian sebuah gerbong demokrasi.
Ia menilai, terpilihnya Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR RI menunjukkan bahwa proses demokrasi yang berjalan pada pemilu lalu, hanya bermuara pada satu konsep, bagi-bagi kekuasaan di antara elite partai politik.
Ia menambahkan, terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, telah memberi isyarat kuat bahwa kontrol parlemen dari partai berlambang pohon beringin itu akan melemah terhadap eksistensi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Jika saja konstelasi politik dalam tubuh Partai Golkar berpihak pada sosok Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekalipun, tidak akan membawa perubahan dalam sistem demokrasi di Indonesia, sekalipun kelompok ini akan mengambil sikap sebagai oposisi," katanya.
Menurut Pira Bunga, semangat oposisi di Indonesia belum menunjukkan greget seperti di negara-negara barat, karena Indonesia adalah warga bangsa yang majemuk sehingga melakukan sebuah kontrol secara total terhadap pemerintahan ibarat jauh panggang dari api.
"Dengan melihat fenomena politik yang berkembang belakangan ini, saya melihat kita (Indonesia) belum menjadi sebuah negara demokrasi. Demokrasi kita masih berjalan di tempat, karena hanya bertumpu pada tingkat elite," katanya.
Di sisi lain, legislator yang diharapkan menjadi sosok wakil rakyat pun masih jauh dari harapan sebagai akibat dari lemahnya pendidikan politik rakyat untuk memilih seorang wakilnya yang kredibel.
"Ini kelemahan utama dari partai politik yang tidak menyiapkan kadernya secara baik sehingga hanya memproduksi wakil rakyat dengan tingkat kemampuan yang masih memprihatinkan," katanya.
Model wakil rakyat dengan tingkat kemampuan yang sangat terbatas itu, tambahnya, pada saatnya nanti hanya memperjuangkan kepentingan dan kelompoknya semata, dengan tidak peduli terhadap rakyat yang telah memilihnya.
"Rakyat hanya jadi komoditi politik semata saat tibanya musim pemilu, dan rakyat pun tidak sadar akan hal itu karena lemahnya pendidikan politik yang diberikan parpol kepada rakyatnya sendiri," kata Pira Bunga.
Dengan melihat fenomena politik tersebut, ia berpendapat, Indonesia masih butuh waktu yang panjang dalam menata sistem demokrasinya menuju sebuah negara demokrasi yang bermartabat di kawasan Asia dan dunia internasional.
0 komentar:
Posting Komentar